Pengertian, Hak & Tata Cara Mendapat Iformasi Publik

  • Pengertian Informasi Publik
  • Hak & Kewajiban Informasi Publik
  • Tata Cara Memperoleh Info

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang - Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Lampiran Informasi

Definisi

  1. Informasi adalah keterangan, pernyataan , gagasan dan tamda yang mengandung nilai , makna dan pesan , baik data , fakta maupun penjelasanya yang dapat di lihat , di dengar dan di baca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik
  2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan , disimpan , dikelola , dikirim dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan Badan Publik lainya sesuai dengan UU KIP serta Informasi lain yang berkaitan dengan Kepentingan publik.
  3. Dokumentasi adalah Pengumpulan , Pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen , data ,gambar , dan suara untuk bahan Informasi Publik
  4. Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif , legislatif , yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara , yang sebagian atau seluruh dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )  , dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) , atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) , sumbangan masyarakat , dan/atau luar negeri.
  5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, Pendokumentasian , penyediaan , dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung pada atasan PPID.
  6. Pengguna Infromasi adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimanan diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan.
  7. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Hak Pemohon Informasi Publik

  • Setiap orang berhak memperoleh Infromasi Publik sesuai ketentuan UU KIP.
  • Setiap orang berhak

- Melihat dan mengetahui Informasi Publik
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka    untuk memperoleh Informasi Publik
- Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan Sesuai UU KIP:dan atau
- Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

  • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik di sertai alasan permintaan tersebut.
  • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan UU KIP.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

  • Pengguna Informasi Publik wajib menggunankan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh Informasi Publik, baik digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Hak Badan Publik

  • Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi yang di kecualikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  • Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  • Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah
  • Informasi yang dapat membahayakan Negara
  • Informasi yang berkaitan dengan kepentingan Perlindungan Usaha dan dari Persaingan tidak sehat
  • Informasi yang berkaitan dengan hak –hak Pribadi
  • Informasi yang berkaitan dengan Rahasia Jabatan

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Sebenarnya tidak sulit untuk memperoleh informasi publik di PPID Pembantu DISHANPAN Jateng dengan mengikuti tata cara memperoleh informasi publik dan langkah-langkahnya sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berikut Diagram Alur Lengkapnya :

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Karena...
 INFORMASI PUBLIK HAK ANDA UNTUK TAHU 

Let's Call Us.

Bagi Anda yang ingin mengetahui inforamsi lebih lanjut tentang pelayanan publik dari dinas ketahanan prov jateng, serta info kegiatan semua bidang di dalamnya silahkan hubungi melalui kontak yang sudah tertera berikut.

Mon-Thu : 07:00 - 15:30
Friday : 07:00 - 16:00

0813-9327-8692

ppid.bkpjateng@gmail.com

Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Timur