KONTAK INFORMASI PPID DISHANPAN
pROVINSI JAWA TENGAH

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DISHANPAN.

  • Latar Belakang
  • Dasar Hukum
  • VISI – MISI – MOTTO

Hak Warganegara untuk memperoleh informasi publik tercantum pada UUD 1945  pada pasal 28F yang berbunyi :
" Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari , meperoleh , memiliki , meyimpan , mengolah , dan menyamnpaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ".

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Menindaklanjuti amanat yang terkandung dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintah (badan publik) untuk melaporkan dan memberikan hak bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan kecuali informasi yang dikecualikan secara akurat, benar dan tidak menyesatkan serta mudah untuk diakses melalui media elektronik dan nonelektronik. Sedangkan untuk Petunjuk Pelaksanaan UU KIP di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas luasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
  2. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
  11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. ....tanggal ..... Tentang Pejaba Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jawa Tengah.
  12. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tanggal .... Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Ketahanan 

VISI
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MISI

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
  2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
  3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia

MOTTO

  1. Jangan Lupa Bahagia 
  2. Informasi Tersedia untuk Anda

Tugas Pokok

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Pengujian konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas nformasi publik.

     

Fungsi

  1. Pengelolaan Informasi
  2. Dokumentasi arsip
  3. Pelayanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selengkapnya Klik Disini

Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selengkapanya Klik Disini

Salam Transparansi !!

Let's Call Us.

Bagi Anda yang ingin mengetahui inforamsi lebih lanjut tentang pelayanan publik dari dinas ketahanan prov jateng, serta info kegiatan semua bidang di dalamnya silahkan hubungi melalui kontak yang sudah tertera berikut.

Mon-Thu : 07:00 - 15:30
Friday : 07:00 - 16:00

0813-9327-8692

ppid.bkpjateng@gmail.com

Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Timur