Welcome to PPID Dishanpan

Pusat Pelayanan Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
INFORMASI

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

BADAN PUBLIK

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tupoksinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan, dan/atau luar negri.

INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara serta penyelenggaraan badan publik lainnya. Sesuai dengan Undang – Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

  • Asas Keterbukaan Informasi Publik
  • Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
  • Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
  • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
  • Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana
  • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
  • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  • Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sengketa Informasi Publik

Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Warga Negara dan /atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BERITA TERBARU

All

Operasional Pelayanan & Desk Informasi Dishanpan Jateng

Mei 7, 2019

Operasional pelayanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi  Jawa Tengah Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik...

Biaya Pelayanan Informasi Publik

Mei 7, 2019

Biaya Pelayanan Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi...

Upaya Atas Tidak ditanggapi Pemohon Keberatan Informasi

Upaya Atas Tidak ditanggapi Pemohon Keberatan Informasi

Mei 7, 2019

Sesuai UU KIP dan Perki 1/2011, keberatan dapat diajukan setelah: 10 ( Sepuluh ) hari...

Waktu Pelayanan Informasi Publik Dishanpan Jateng

Waktu Pelayanan Informasi Publik Dishanpan Jateng

Mei 7, 2019

Waktu Pelayanan Informasi Publik Dishanpan Jateng – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Membuka Waktu...

Ruang Pelayanan Informasi Publik Dishanpan Jateng

Ruang Pelayanan Informasi Publik Dishanpan Jateng

Mei 7, 2019

Ruang Pelayanan Informasi Publik Dishanpan Jateng ialah ruangan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)...

Statistik Pengunjung
  • 1234This post:
  • 2136Total reads:
  • 3Reads today:
  • 1822Total visitors:
  • 2Visitors today:
  • 5Visitors yesterday:
  • 52Visitors last week:
  • 89Visitors per month:
  • 7Visitors per day:
  • 1Visitors currently online:

Let's Call Us.

Bagi Anda yang ingin mengetahui inforamsi lebih lanjut tentang pelayanan publik dari dinas ketahanan prov jateng, serta info kegiatan semua bidang di dalamnya silahkan hubungi melalui kontak yang sudah tertera berikut.

Mon-Thu : 07:00 - 15:30
Friday : 07:00 - 16:00

0813-9327-8692

ppid.bkpjateng@gmail.com

Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Timur